JAKARTA, INFOPUBLIK24 – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan penting kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang digelar di Cikeas, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).
Arahan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh personel Polri agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat.
“Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat hari Bhayangkara ke-80, kepada seluruh keluarga besar kepolisian negara Indonesia di mana pun saudara bertugas,” kata Prabowo
Prabowo mengatakan tema Hari Bhayangkara tahun ini sangat tepat. Tema ‘Polri untuk Masyarakat’ dinilainya merupakan jati diri dan pengabdian.
“Tema peringatan tahun ini polri untuk masyarakat adalah sangat tepat. Ini adalah jati diri. Ini adalah arah pengabdian. Ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara,” ucapnya.
Prabowo juga menyampaikan sejumlah pesan untuk Polri di momen tersebut. Salah satunya meminta Polri agar terus menjaga kepercayaan publik.
“Pertama, jagalah kepercayaan rakyat, karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi,” ujarnya.
Menurut Presiden, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus dijaga oleh setiap anggota Polri. Ia menegaskan bahwa aparat kepolisian harus selalu hadir untuk melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, sekaligus memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga tanpa membeda-bedakan.
Dalam arahannya, Presiden meminta personel Polri untuk selalu responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berani membela kebenaran dan melindungi kelompok yang lemah. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan personel melalui penguasaan teknologi dan kecerdasan buatan guna menghadapi tantangan kejahatan yang semakin kompleks.
Selain itu, Presiden mengingatkan agar Polri terus memperkuat kerja sama dengan TNI,Media Masyarakat,Ulama lembaga lainnya demi menjaga keamanan nasional. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang mencari keadilan harus memperoleh pelayanan hukum yang baik, sehingga mereka yang benar merasa terlindungi, sementara pelaku pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
