PEKANBARU,INFOPUBLIK24 – Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., turut menghadiri audiensi strategis yang dipimpin Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, di Kantor BPJN Riau, Pekanbaru, Selasa (21/7/2026).
Kehadiran Ketua DPRD bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan komitmen kuat antara eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya peningkatan status jalan dan pembangunan jembatan penghubung di wilayah kepulauan.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Asmar memaparkan berbagai kendala yang dihadapi daerah, terutama terkait keterbatasan infrastruktur jalan dan jembatan yang berdampak pada tingginya biaya logistik serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Turut mendampingi dalam pertemuan itu, anggota DPRD Kepulauan Meranti Al Amin, S.Pd., M.M. dan Drs. Jani Pasaribu, Staf Ahli Bupati Randolph W.H., Kepala Bappedalitbang Dr. Abu Hanifah, Kepala Dinas PUPR Rahmat Kurnia, S.T., Plt. Kepala Dinas Kominfo Sukri, S.E., serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Afrinal Yusran, MM.
Rombongan diterima langsung oleh Kepala BPJN Riau, Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara, M.T., beserta jajaran.
Dalam kesempatan itu, Bupati Asmar mengusulkan peningkatan status tiga ruas jalan menjadi jalan nasional, yakni Ruas Jalan Dorak–Alai–Kundur sepanjang 25,85 kilometer, Ruas Jalan Kampung Balak–Kundur sepanjang 13,38 kilometer, dan Ruas Jalan Tanjung Harapan–Lingkar Dorak sepanjang 4,93 kilometer.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan percepatan pembangunan kembali Jembatan Panglima Sampul dan Jembatan Selat Akar yang sebelumnya ambruk, serta pembangunan sejumlah ruas jalan di Pulau Rangsang dan Jalan Lingkar Topang melalui APBN 2027.
Tak hanya itu, usulan pembangunan Jembatan Bokor dan Jembatan Galang (Beting–Sokop) juga disampaikan guna mengurangi keterisolasian wilayah. Pemerintah daerah juga mendorong realisasi Jembatan Tanjung Buton–Lukit serta Jembatan Pulau Sumatera–Tebing Tinggi sebagai proyek strategis.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah yang dilakukan pemerintah daerah.
“Kami dari DPRD sangat mengapresiasi audiensi ini. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kepulauan Meranti yang saat ini masih membutuhkan perhatian serius,” ujarnya.
Ia berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat demi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPJN Riau, Yohanis Tulak Todingrara, menjelaskan bahwa seluruh usulan akan melalui proses verifikasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk aspek fungsi jalan, lebar, dan kesesuaian tata ruang.
Audiensi berlangsung konstruktif dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi serta melengkapi seluruh persyaratan teknis sebagai langkah awal mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Kepulauan Meranti.
