Example floating
Example floating
Nasional

Breaking News!! DPR RI Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

43
×

Breaking News!! DPR RI Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi III Habiburokhman menyerahkan UU Perampasan Aset kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19/11/2026. (Foto : IST)

JAKARTA,INFOPUBLIK24 — DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU setelah 18 tahun diusulkan, mengubah fokus penegakan hukum menuju pemulihan aset negara serta korban tindak pidana. Perjalanan panjang penataan regulasi hukum penindakan kejahatan keuangan di Indonesia akhirnya menemui titik terang. Setelah melewati perdebatan bertahun-tahun, kesepakatan krusial berhasil dicapai dalam forum tertinggi legislatif.

Langkah besar ini menandai pergeseran fundamental dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun kejahatan finansial modern. Negara kini memegang instrumen hukum yang lebih tegas untuk mengejar aset hasil kejahatan yang selama ini tersembunyi.

Rapat pengesahan dengan agenda tunggal itu dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat pimpinan DPR lain. Mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Rapat dihadiri atau ditandatangan 361 dari total 573 anggota DPR, yang berasal dari seluruh fraksi di DPR.

“Ya. Badan ada dua hal. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, (Jakarta, Kamis 19/11/2026)

Habiburokhman mengatakan banyak negara yang membuat badan pengelola hasil rampasan aset secara tersendiri. Badan itu dipisahkan dengan penegak hukum demi hindari konflik kepentingan.

Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada,” ucap dia.

Kemudian, Habiburokhman membeberkan badan kedua bernama Badan Pengawas Perampasan Aset. Badan ini, kata dia, dibentuk untuk mengawasi penerapan RUU Perampasan Aset.

“Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelas dia

“Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada,” ucap dia.

Kemudian, Habiburokhman membeberkan badan kedua bernama Badan Pengawas Perampasan Aset. Badan ini, kata dia, dibentuk untuk mengawasi penerapan RUU Perampasan Aset.

“Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelas dia.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan