Diduga Manipulasi Tanda Tangan, Aliansi “Peduli Desa” Dipersoalkan Warga Muntai Barat
Bengkalis (Infopublik24.com) Muntai Barat -Sebuah surat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Muntai Barat “Peduli Desa” menjadi sorotan dan menuai keberatan dari sejumlah warga.
Surat tersebut ditujukan kepada Penjabat (Pj) Kepala Desa Muntai Barat dan memuat tiga poin tuntutan, yakni penyelesaian pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dusun Kelapa Sari dan Dusun Baru dari APBDes Tahun Anggaran 2025, penyelesaian pembangunan bodi Jalan H. Yusuf dari APBDes Tahun Anggaran 2025, serta permintaan pemberhentian salah satu perangkat desa atas nama Syahril, A.Md, dengan dasar surat masyarakat tertanggal 5 Juli 2025.
Namun demikian, keabsahan surat tersebut mulai dipertanyakan setelah sejumlah warga yang mengaku dilibatkan dalam aliansi menyampaikan keberatan. Mereka mengungkapkan adanya dugaan penyesatan dalam proses pengumpulan tanda tangan yang digunakan sebagai dasar dukungan surat tersebut.
Menurut penuturan warga, oknum tertentu disebut mendatangi rumah ke rumah dengan alasan meminta dukungan pemasangan lampu penerangan jalan, terutama menjelang bulan Ramadan. Dalam proses tersebut, warga mengaku tidak diberi penjelasan mengenai isi lengkap surat maupun tujuan lain yang tercantum di dalamnya.
Belakangan, warga merasa keberatan dan dibohongi setelah mengetahui bahwa salah satu poin dalam surat tersebut memuat permintaan pemberhentian seorang perangkat desa, hal yang menurut mereka sama sekali tidak pernah disampaikan saat pengumpulan tanda tangan dilakukan.
Menanggapi hal itu, Syahril, A.Md, perangkat desa yang namanya tercantum dalam surat sebagai pihak yang diminta untuk diberhentikan, menyatakan keberatan keras. Ia menilai tudingan tersebut sebagai tuduhan sepihak yang tidak berdasar dan berpotensi mencemarkan nama baiknya.
“Secara pribadi saya tidak menerima tuduhan ini dan akan menempuh jalur hukum. Ini sudah masuk ranah pencemaran nama baik,” ujar Syahril kepada wartawan.
Syahril juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mengantongi sejumlah bukti awal, di antaranya percakapan WhatsApp, rekaman suara, serta pengakuan langsung dari warga. Dari hasil penelusuran di lapangan, ia menemukan berbagai kejanggalan dalam lampiran daftar tanda tangan pendukung surat tersebut.
Kejanggalan yang dimaksud antara lain adanya nama warga yang mengaku tidak pernah menandatangani tetapi tercantum dalam daftar, nama warga yang diketahui sedang berada di luar daerah bahkan di Malaysia namun tetap tercatat sebagai penandatangan, tanda tangan yang diduga berasal dari anak di bawah umur atau masih berstatus pelajar, serta keterlibatan sejumlah oknum aparatur sipil negara (ASN/PNS) dalam daftar tersebut.
Syahril menilai, temuan tersebut menguatkan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan dan manipulasi data dukungan masyarakat. Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut dirinya secara pribadi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik dan ketertiban sosial di Desa Muntai Barat.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya pengumpulan tanda tangan dengan dalih pemasangan lampu jalan. “Kami sekeluarga menandatangani karena dikira hanya soal lampu jalan. Setelah surat itu beredar, ternyata ada tujuan lain. Jelas kami merasa dibohongi,” ujarnya.
Atas kejadian tersebut, Syahril mengimbau warga yang merasa tidak pernah menandatangani atau tidak menyetujui tuntutan pemberhentian dirinya agar segera membuat pernyataan sikap secara tertulis. Langkah ini disebutnya penting sebelum persoalan tersebut dilanjutkan ke aparat penegak hukum.
Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk memproses dugaan tersebut secara profesional dan transparan guna mencegah potensi intimidasi serta keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat Desa Muntai Barat.
(Tim)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar