Program ‘Penerangan Desa’ Bupati Labusel Macet di Tangan Dishub: Tagihan Listrik 12 Miliar, Tapi PJU Desa Tanjung Mulia Tetap Gelap Gulita
KOTA PINANG,INFOPUBLIK24– Ambisi Bupati Labuhanbatu Selatan untuk mewujudkan program unggulan penerangan hingga ke pelosok desa tampaknya membentur tembok tebal di tingkat dinas teknis. Kamis (27/02/2026)
Meski Bupati secara tegas menyampaikan komitmennya pada Musrenbang awal Februari 2026 kemarin terkait program “Penerangan dari Desa”, fakta di lapangan justru menunjukkan ketidaksiapan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam mengawal visi tersebut.
Ironi ini semakin mencuat mengingat alokasi anggaran untuk tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) pada tahun 2025 telah menembus angka fantastis, yakni Rp12 miliar. Namun, anggaran jumbo tersebut seolah tidak berbekas di Dusun Sei Solat Ojolali, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat.
Dalam Musrenbang awal bulan lalu, Bupati menekankan bahwa akses penerangan jalan hingga ke desa-desa adalah prioritas utama untuk menunjang keamanan dan ekonomi masyarakat. Namun, bagi warga Tanjung Mulia, janji tersebut hanyalah “angin lewat”.
“Program Bupati itu sangat mulia, tapi kalau Dinas Perhubungan sebagai pelaksana tidak turun ke lapangan, ya cuma jadi jargon di atas panggung saja. Di tempat kami, lampu PJU itu sudah bertahun-tahun mati dan tidak dirawat sama sekali,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Realisasi anggaran tagihan listrik PJU tahun 2025 yang mencapai belasan miliar rupiah memicu kritik keras dari berbagai pihak. Masyarakat mempertanyakan bagaimana mungkin tagihan membengkak sedemikian rupa, sementara banyak titik lampu di pedesaan justru dalam kondisi rusak dan terbengkalai.
Keluhan warga yang tak kunjung direspon menunjukkan adanya sumbatan komunikasi atau ketidakpedulian birokrasi di tubuh Dinas Perhubungan terhadap instruksi pimpinan daerah.
Jika program unggulan Bupati saja tidak diindahkan, lantas ke mana arah kebijakan pengelolaan PJU di Labusel sebenarnya?
Hingga saat ini, belum ada tindakan nyata dari Dishub untuk melakukan perbaikan atau perawatan berkala di wilayah tersebut. Warga menuntut transparansi atas penggunaan anggaran Rp12 miliar tersebut—apakah benar-benar untuk membayar listrik lampu yang menyala, ataukah ada inefisiensi dalam pengelolaan aset negara.
Kondisi PJU yang mangkrak di Desa Tanjung Mulia kini menjadi bukti bisu bahwa antara visi pimpinan di meja rapat dengan realita di lapangan masih terpaut jarak yang sangat jauh.
Laporan : Anshori Pohan
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar