
Natalius Pigai Atau Sebagai Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, Indonesia akan mencetak sejarah sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). โIni baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multilateral dunia,โ kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Pigai menyinggung konflik yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela yang masih memanas.
Dia mengatakan, Indonesia akan turut menangani Venezuela.
Besok yang Venezuela nanti Putra Indonesia yang akan menangani Venezuela,โ ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026
Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global,โ demikian siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rabu (24/12/2025).
Kemlu mengatakan, nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.
Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.
โIndonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024โ2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang Presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga penetapan Indonesia sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati,โ lanjut keterangan Kemlu.
Sumber : Kompas.com

Tidak ada komentar